SOLO, solopopuler.com – Jajaran dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI P) Kota Solo mendaftarkan Wakil Walikota Solo Teguh Prakosa sebagai bakal calon Walikota Solo. Memperoleh rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI P menjadi harapannya sehingga bisa kembali berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024. Setidaknya ini yang diungkapkan Teguh yang juga sekretaris DPC PDI P Kota Solo.
” Ini atas kehendak jajaran kader partai, maupun dewan pimpinan cabang partai, tidak ada yang lainnya, ” terangnya.
Pada kesempatan itu, proses pendaftarannya dengan tradisi jawa dan disambut tarian reog, hari ini. Bahkan wakil walikota mengenakan busana jawa beskap merah, dan blangkon memberikan sambutan di pendopo kantor Penjaringan DPC PDI P, Pucangsawit, Jebres. Setelah proses pendaftaran resmi, Teguh kembali mengatakan pertimbangan mendaftarkan ini setelah Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapat tempat baru sebagai wakil presiden.
” Harapan seluruh kader partai. Untuk mendorong saya sebagai bakal calon walikota periode 2024-2029, ” terangnya.
Untuk programnya kedepsn tidak fisik tapi intervensi ekonomi lemah harusnya naik kelas seperti rumah yang kumuh. Hal ini dengan mengimplementasikan walikota sebelumnya FX Hadi Rudyatmo dan Purnomo. Ia menyebut 3 WMP yakni Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan.
” Ini yang harus diperkuat, endingnya berebut atau mencari kekuasaan untuk kemlasahatan, dan kesehjateraan masyarakat Surakarta, ” terangnya.
BACA JUGA : 📱Kevin Bacalon Walikota Termuda PDI P Berkompetisi Belasan Calon Lain, Siap Perhatikan Problem Terkecil Warga
Perlu diketahui, lanjut dia, selama menjadi Wakil Walikota ada beberapa mengkaji dan mengkritisi oleh anggota dewan. Tingkatan kesehjateraan, lanjut dia, belum signifikan meskipun ada pembangunan fisik yang merubah tatanan di Kota Solo. Seperti halnya 17 titik prioritas yang belum terdampak kesehjateraan masyarakat.
“Kami mengakui kehadiran tourism, banyak semua kegiatan belum mengangkat pendapatan 100 persen, ” ujarnya.
Ia juga mengatakan resiko stunting ada 5000 anak. Padahal, lanjut dia, dana dari UEA untuk stunting sebesar Rp 3 Milyar lebih hanya untuk 900 sasaran anak atau seperenamnya. Kedepan komitmen dampak pembangunan untuk kesehjateraan.
” Ini menjadi refleksi pikiran kedepan dan program kedepan , ” ujarnya.
Berikut kedepan harus memikirkan maintanence perawatan dan pengelolaan. Dengan begitu, Pemerintah Kota harus berusaha masyarakat menikmati dengan harga terjangkau. Berikut menyadarkan masyarakat kalau semua yang dibangun membutuhkan pembiayaan.
” Menyadarkan masyarakat tidak harus menerina bantuan dari pemerintah kota, propinsi dan pusat, ” pungkasnya. (Agung Santoso)
