SOLO, solopopuler.com — Di hadapan para akademisi, pejabat daerah, dan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Senin (14/4/2025), Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, menyampaikan harapan besar: mewujudkan perlindungan paripurna bagi pekerja migran sekaligus menggenjot devisa negara.
Karding membuka sambutannya dengan ucapan Selamat Idulfitri. Dalam suasana hangat itu, ia menjelaskan bahwa kementeriannya baru dibentuk untuk menyusun ulang tata kelola penempatan pekerja migran yang selama ini dinilai belum optimal.
“Istilah pekerja migran menggantikan TKI atau TKW, sesuai standar internasional,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa banyak program magang ke luar negeri justru menjadi celah eksploitasi pekerja. “Ini harus kita tata ulang, jangan sampai pekerja kita dieksploitasi hanya karena kemasan magang,” katanya.
BACA JUGA : Gandeng UNS dan Pemkot Solo, Pemerintah Targetkan 425 Ribu Pekerja Migran Tahun Ini
Data menunjukkan potensi luar biasa dari sektor ini. Sepanjang 2024, devisa dari pekerja migran mencapai Rp251 triliun. Namun, Karding prihatin karena calo tenaga kerja ilegal bergerak lebih cepat dibanding jalur resmi. “Mereka tidak perlu sertifikat, pelatihan, atau izin wali. Ini PR besar bagi kami,” tegasnya.
Di Arab Saudi misalnya, meski penempatan formal ditutup sejak 2011, ribuan WNI masih masuk secara ilegal. “Kita harus edukasi masyarakat agar paham bahaya jalur nonprosedural,” imbuh Karding.
Tak hanya berorientasi ekonomi, Karding juga menekankan pentingnya aspek sosial dan pengembangan keterampilan pekerja migran. “Setelah dari luar negeri, mereka bisa lanjut kerja di Eropa atau pulang menjadi pengusaha,” katanya optimistis.
Namun ia juga mengingatkan, di balik gemerlap devisa dan peluang global, ada dampak sosial yang harus diatasi. “Masalah anak-anak yang lahir di luar negeri, literasi keuangan, sampai hubungan keluarga yang renggang, semua ini perlu perhatian serius,” ungkapnya.
Mengakhiri pidatonya, Karding menyerukan kolaborasi lintas sektor. “Kami tidak bisa berjalan sendiri. Dengan kolaborasi pemerintah daerah, universitas, dan lembaga pelatihan, kita bisa menciptakan ekosistem migrasi yang sehat dan bermartabat,” tutupnya. (Agung Santoso)
