SOLO, solopopuler.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menegaskan seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib segera melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hingga kini, baru satu dapur SPPG yang memiliki sertifikat tersebut.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, menjelaskan hal itu usai rapat koordinasi dengan pengelola SPPG Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Balai Kota Solo, Senin (29/9/2025) sore. Rakor tersebut juga melibatkan kepolisian, Kejaksaan Negeri Surakarta, dan Kodim 0735 Surakarta.
“Kami ingin percepatan SLHS dipercepat. Dapur wajib punya SLHS. Yayasan pengelola dapur SPPG harus melengkapi SLHS,” tegas Respati.
Ia menyebutkan Pemkot Solo telah menyediakan layanan sertifikasi SLHS secara gratis. Karena itu, tidak ada alasan bagi pengelola SPPG menunda proses tersebut.
“Kami tetap ingin menjalankan program dengan prinsip zero accident dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan Kodim 0735 Surakarta,” lanjutnya.
BACA JUGA : Dapur Sehat SD Muhammadiyah 1 Ketelan Jadi Percontohan, Pemkot Solo Tegaskan Tak Diganti Program MBG
Selain itu, Respati juga mengajak masyarakat ikut mengawasi jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Orang tua maupun wali murid dipersilakan mengunjungi dapur SPPG untuk memastikan keamanan makanan bagi anak-anak.
“SPPI memang belum punya kantor untuk berkoordinasi. Karena itu, Pemkot Solo menyediakan ruang khusus agar mereka bisa beraktivitas,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator SPPG Kota Solo, Priyo Widyastoko, menjelaskan baru dapur SPPG di Kecamatan Jebres yang sudah memiliki SLHS. Sedangkan dapur lainnya masih dalam proses pengajuan.
“Kami berharap pengajuan SLHS dipermudah. Misalnya, tidak perlu pakai NIP, cukup surat izin SPPG dan persyaratan dasar saja,” terang Priyo.
Saat ini, terdapat 17 dapur SPPG yang sudah beroperasi di Kota Solo. Setiap dapur rata-rata melayani 3.000 penerima manfaat program MBG.
