SOLO, solopopuler.com – Pemerintah Kota Solo terus berupaya mengentaskan kawasan kumuh melalui pembangunan rumah layak huni. Walikota Solo, Teguh Prakosa, menyebut program ini tidak hanya berhenti pada peresmian, melainkan terus berjalan dengan penyerahan kunci rumah kepada warga penerima manfaat.
“Kami menyerahkan kunci rumah agar program ini terus berjalan. Sebelumnya, ada pendanaan dari Shopee, SMF (Sarana Multi Finance), dan Kementerian Keuangan untuk puluhan rumah. Sekarang, kami melanjutkan pembangunan 132 rumah di Kampung Losari, Demangan, dan Sangkrah,” ujar Teguh usai meninjau lokasi pembangunan, Jumat (28/1).
Ia menambahkan, program ini juga melibatkan berbagai pihak seperti CSR Konimex dan Bank Mandiri. “Bank Mandiri sudah mendanai 20 rumah. Kami harap, dengan adanya keuntungan pada 2024, kontribusi CSR bisa lebih besar lagi,” imbuhnya.
Pemkot Solo mencatat, kawasan kumuh di kota ini masih mencakup 38 persen wilayah, dengan mayoritas berada di bantaran sungai seperti Sungai Premulung dan Sungai Kali Jenes. Teguh menyebut kawasan ini perlu ditata ulang karena posisinya yang rawan banjir.
“Jika tanah di bantaran sungai tidak memiliki sertifikat atau terlalu dekat dengan sungai, maka opsi relokasi harus diambil. Sesuai aturan, harus ada jarak 10 meter dari parapet untuk pengendalian banjir,” jelasnya.
Selain bantaran sungai, kawasan kumuh juga ditemukan di wilayah tengah kota, seperti Kedung Lumbu, yang sebelumnya pernah ditangani oleh Walikota FX Hadi Rudyatmo. Namun, sebagian lokasi masih bermasalah dengan legalitas tanah, terutama yang dimiliki pihak lain seperti KAI.
Di Kampung Losari, pembangunan rumah layak huni masih berjalan. Dari total kebutuhan 133 rumah, baru 23 unit yang selesai dibangun, terdiri dari 20 rumah mandiri dan 3 rumah dari Bank Jateng. Setiap rumah memiliki ukuran 18 meter persegi dengan biaya Rp 85 juta per unit.
“Tanah di Losari lebih mudah dikelola karena merupakan aset Pemkot. Namun, tantangan terbesar ada di lokasi lain yang legalitasnya belum jelas,” ujar Teguh.
Pemkot Solo menargetkan kawasan kumuh tersisa hanya 1,23 persen atau seluas 57,4 hektare pada 2025. “ Tahun ini, kami fokus menyelesaikan pembangunan yang sudah berjalan. Tahun depan, kami akan menyiapkan lokasi-lokasi baru yang belum masuk SK Walikota,” tegas Teguh.
BACA JUGA : Walikota Solo Evaluasi Program Menurunkan Tingkat Kemiskinan
Kesempatan berbeda, Jangadi (60) merasa senang kalau rumahnya di Sangkrah dibangun. Dengan luasnya 45 meter persegi, ia telah menempati selama 20 tahun yang sebelumnya justru tidak layak. Status rumah dihuninya menempati tanah negara, ia mengikuti aturan karena telah dibangunkan oleh Pemerintah Kota Solo. (Agung Santoso)
